PUTUS HUBUNGAN KERJA (PHK)

📝 PUTUS HUBUNGAN KERJA (PHK) 📝

📌 PHK ada tiga jenis yaitu: 1. Diputuskan oleh majikan. 2. Pekerja ingin putus kontrak sendiri. 3. Persetujuan kedua belah pihak.

📌 Mari simak satu persatu dari penjelasan diatas: 1. Diputuskan oleh majikan dengan alasan pemutusan kontrak kerja yang tidak sesuai pada aturan pemutusan kontrak kerja, misal:

• Kinerja karyawan tidak seperti yang diinginkan oleh majikan. • Konflik antar sesama pekerja (pembulyan) di tempat kerja dan majikan tidak bisa berlaku adil. • Pekerja dianggap sudah tidak produktif lagi (dalam posisi sakit). • Pekerja tidak mau diperas tenaganya (menolak lembur). • Dan lain-lain.

📌 Jika pekerja di PHK dalam situasi seperti ini. Maka, yang harus dilakukan antara lain: ✓ Menolak tanda tangan pemutusan kontrak kerja. ✓ Segera lapor 1955 (jangan lupa simpan nomor pengaduan). ✓ Pengaduan ke organisasi (LSM) maupun KDEI yang tentunya harus disertai bukti.

📌 Apabila pekerja sudah melakukan pengaduan dan mediasi ke Depnaker. Maka, hak-hak yang harus didapatkan sebagai berikut: • Pesangon (sesuai UU Ketenagakerjaan). • Tempat tinggal tidak berbayar (baik tinggal di mess agensi maupun di penampungan dibawah pengawasan Depnaker). • Ijin mencari kerja bisa diperpanjang maksimal 120 hari. • Bisa klaim Jamsos dari Indonesia atas PHK dan tiket kepulangan.

➡️ Simak postingan selanjutnya untuk PHK nomor 2 dan 3 ⬅️

🔖 Informasi lebih lanjut, silahkan klik disini: https://linktr.ee/sbipt

SBIPT Berdaya, Sejahtera, Terlindung ❤️