Aksi & Pernyataan

【SIARAN PERS】Hapus Batas Masa Kerja Migran, Tolak Reformasi Palsu dan Eksploitasi Nyata!

Pemerintah Taiwan telah membuka pintu bagi pekerja migran selama 36 tahun. Demi mendapatkan pengakuan dunia internasional atas perlindungan hak asasi manusianya, Taiwan juga telah menandatangani CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) dan berbagai konvensi anti-diskriminasi internasional lainnya.

Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Pelayanan Ketenagakerjaan pada Mei 1992 hingga saat ini, masih terdapat sistem diskriminasi yang tidak adil terhadap pekerja migran. Bagi pekerja migran krah biru, peraturan saat ini masih membatasi masa kerja maksimal hanya 12 tahun. Walaupun pekerja perawat dapat memperpanjang hingga 14 tahun jika memenuhi sistem penilaian, namun kenyataannya, batasan masa kerja tetap ada dan tidak berubah secara mendasar.

Pada April 2022, pemerintah Taiwan meluncurkan “Program Retensi Tenaga Kerja Migran Teknis Menengah (PTTM)” dengan dalih reformasi sebagai cara memperpanjang izin kerja. Namun, sistem ini justru membuat pekerja migran terjerat dalam eksploitasi yang lebih dalam.

Kuota dan mekanisme penetapan pekerja teknis menengah hampir sepenuhnya dikendalikan oleh pihak majikan, tanpa hak tawar bagi pekerja migran. Persyaratan yang ditetapkan juga memberi celah bagi perusahaan agensi (perusahaan swasta yang berorientasi profit) untuk memungut biaya tinggi, sehingga pekerja migran yang ingin memperpanjang masa kerja harus menanggung beban yang semakin berat.

SBIPT (Serikat Buruh Industri Perawatan Taiwan) merangkum sejumlah dampak buruk sistem tenaga kerja menengah terhadap pekerja migran berdasarkan kasus nyata:

Pengendalian Upah

Demi bisa tetap bekerja di Taiwan, banyak pekerja migran terpaksa menandatangani kontrak kerja dengan upah di bawah ketentuan sistem tenaga kerja menengah (24.000, 26.000, 33.000 NTD, dsb), baik atas tekanan agensi maupun majikan. Bahkan, walaupun status berubah ke tenaga kerja menengah, kenaikan upah seringkali sangat kecil, sementara pekerja justru dituntut melakukan pekerjaan lebih berat dan lebih banyak. Ini jelas bertentangan dengan tujuan sistem tenaga kerja menengah yang katanya ingin mempertahankan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja migran.

Menjadi Korban Calo Sertifikat

Terutama bagi pekerja perawat rumah tangga, karena kurangnya waktu istirahat dan akses informasi, serta dominasi agensi dalam proses pengurusan status tenaga kerja menengah, mereka sering menjadi korban calo sertifikat. Tidak jarang mereka harus membayar puluhan ribu NTD untuk mendapatkan sertifikat yang seharusnya bisa didapatkan dengan mudah atau bahkan gratis.

Situasi ini semakin memperberat beban ekonomi para pekerja perawat rumah tangga, yang upahnya memang sudah jauh di bawah upah minimum di Taiwan. Tahun ini, selisih upah antara pekerja rumah tangga dan pekerja formal bahkan mencapai 42,9%. Demi dapat mengubah status ke tenaga kerja menengah, pekerja rumah tangga seringkali harus membayar biaya hingga dua bulan gaji atau lebih kepada agensi.

Perangkap Biaya Administrasi Sistem Tenaga Kerja Menengah

Pemerintah Taiwan membolehkan agensi menarik biaya administrasi satu kali sebesar satu bulan gaji dari pekerja migran dan majikan dengan alasan bahwa jika sudah menjadi tenaga kerja menengah, maka biaya agensi bulanan hanya 2.000 NTD per tahun.

Namun, Taiwan mengabaikan kerugian pekerja migran: jika kontrak berakhir sebelum waktunya, atau pekerja terpaksa pindah majikan, biaya administrasi yang sudah dibayarkan akan hangus. Pekerja migran harus membayar lagi biaya yang sama untuk proses berikutnya, sehingga beban ekonomi menjadi semakin berat.

Kesulitan Kembali ke Taiwan bagi Tenaga Kerja Menengah yang Pulang ke Negara Asal

Pekerja migran yang sudah berstatus tenaga kerja menengah dan pulang ke negara asal akan mengalami kesulitan besar jika ingin kembali ke Taiwan, karena harus melalui sistem agensi di negara asal. Agensi biasanya menolak merekrut mereka karena pekerja status tenaga kerja menengah dibebaskan dari biaya bulanan, sehingga agensi tidak mendapat keuntungan. Hal ini membuktikan bahwa yang paling diuntungkan dari sistem ini hanyalah agensi, bukan pekerja migran.

Pekerja Migran di Pabrik Sulit Mendapatkan Kesempatan Tenaga Kerja Menengah

Meskipun banyak pekerja migran pabrik yang telah bekerja belasan tahun dan memiliki pengalaman serta keterampilan yang memadai, sangat sedikit majikan yang mau membantu mereka mengubah status menjadi tenaga kerja menengah. Secara kasat mata, hambatannya adalah industri manufaktur tradisional Taiwan yang marginnya rendah, sehingga di masa ekonomi sulit, pengusaha enggan menaikkan gaji pekerja. Namun masalah utama adalah sistem tenaga kerja menengah masih sangat bergantung pada “kemauan membayar” majikan, bukan benar-benar pada penilaian objektif terhadap kemampuan dan kinerja pekerja. Akibatnya, banyak pekerja migran yang sebenarnya mampu dan berpengalaman akhirnya dipaksa pulang ke negara asal, dan ini juga berdampak negatif terhadap operasional pabrik di Taiwan.

Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah Taiwan hingga kini masih memandang pekerja migran krah biru hanya sebagai “pekerja tamu”, dan belum sungguh-sungguh mengakui peran serta kontribusi mereka dalam masyarakat Taiwan. Ini adalah bentuk perbudakan modern dan legalisasi eksploitasi, serta bukti bahwa pemerintah Taiwan pada kenyataannya melanggar prinsip kesetaraan dan mengingkari komitmen hak asasi manusia yang telah ditandatangani.

Oleh karena itu, kami SBIPT dan semua organisasi pendukung hak-hak migran yang hadir hari ini, menyampaikan tuntutan berikut dan meminta pemerintah Taiwan untuk benar-benar menjalankan semangat CEDAW serta memenuhi komitmen internasionalnya:

Kami menuntut: 1. Menghapus batasan masa kerja bagi pekerja migran krah biru tanpa syarat apa pun. 2. Merevisi sistem tenaga kerja menengah agar adil, transparan, dan benar-benar melindungi hak pekerja migran. 3. Menghapus sistem agensi dan sepenuhnya menggantinya dengan mekanisme rekrutmen langsung (direct hiring).

Sebenarnya, kami dapat memahami bahwa tujuan awal sistem tenaga kerja menengah mungkin tidak buruk, namun apa yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa sistem ini gagal benar-benar menjaga tenaga kerja yang kompeten. Sistem saat ini tidak mampu menilai secara objektif apakah seorang pekerja benar-benar memiliki keterampilan dan profesionalisme di industrinya, karena seluruh proses penilaian diserahkan kepada keputusan dan kesediaan membayar dari majikan. Di sisi lain, sistem ini menciptakan begitu banyak prosedur administratif yang membuat pekerja migran sulit berpartisipasi, sehingga membuka ruang besar bagi agensi untuk bermain dan memperoleh keuntungan secara tidak wajar.

Kami menuntut agar, demi menghindari seluruh masalah ini, pemerintah Taiwan segera menghapus batasan masa kerja bagi pekerja migran krah biru tanpa syarat, sehingga pekerja yang ingin dan mampu tetap bekerja di Taiwan dengan syarat kerja yang setara dapat terus melanjutkan pekerjaan mereka. Sistem tenaga kerja menengah sebaiknya hanya dijadikan sebagai sistem tambahan (opsional), sebagai bentuk penghargaan bagi segelintir pekerja migran yang memang berprestasi dan kebetulan didukung majikan yang baik.

Pekerja migran krah biru harus diperlakukan secara setara, memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan, dan pemerintah harus melakukan evaluasi serta reformasi menyeluruh terhadap kebijakan pekerja migran. Kami berharap masyarakat Taiwan dapat melihat kenyataan ini, dan semua pihak menyadari bahwa pekerja migran krah biru telah memberi kontribusi luar biasa dalam kehidupan masyarakat Taiwan, bahkan dari ujung rambut hingga ujung kaki.

Foto oleh 隆隆